DPRD Kaltim Ingatkan Potensi Terhambatnya Pembangunan akibat Pemangkasan TKD

Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti kekhawatiran masyarakat akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Isu tersebut menjadi pemicu aksi unjuk rasa Ormas Fraksi Kaltim yang beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Firnadi memberi apresiasi terhadap penyampaian aspirasi tersebut, menyebutnya sebagai bentuk partisipasi publik yang sah. Ia mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka ketika kebijakan dianggap merugikan daerah.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov dan DPRD Kaltim sebelumnya telah berusaha keras mendorong pemerintah pusat agar tidak melakukan pemangkasan besar-besaran. Gubernur Kaltim bahkan telah bertemu langsung dengan kementerian untuk menyampaikan penolakan daerah.

Menurut Firnadi, aksi masyarakat yang mendukung langkah tersebut patut dipandang sebagai sinyal bahwa beban fiskal daerah sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. “Ini menandakan masyarakat memahami betul dampaknya, dan itu menunjukkan kepedulian yang tinggi,” katanya dalam kutipan baru.

Ia merinci bahwa pengurangan anggaran hingga Rp6 triliun akan menyulitkan daerah menjalankan program vital. Dengan belanja tahunan sekitar Rp21 triliun, pemangkasan tersebut dapat membuat banyak kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Meski mendukung aspirasi masyarakat, Firnadi mengingatkan agar aksi tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Ia menambahkan bahwa seluruh proses advokasi, komunikasi, dan upaya negosiasi telah dilakukan oleh pihak terkait agar pembangunan di Kaltim tidak terhambat oleh kebijakan pusat.