Gemanusantara.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Bank Kaltimtara, Jumat (25/04/2025). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltim sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap kinerja lembaga keuangan milik daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan pentingnya peran OJK dalam menjaga agar kasus-kasus terdahulu tidak kembali terjadi, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset keuangan daerah.
“Kita ingin memastikan OJK bisa mengawasi dengan baik agar kejadian-kejadian yang lalu tidak terulang. Karena ini menyangkut uang daerah. Kita perlu bank yang sehat dan berkontribusi nyata terhadap APBD,” ujarnya.
Yenni juga menyoroti perlunya transparansi dalam proses penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran yang tengah berlangsung di internal Bank Kaltimtara. DPRD, lanjutnya, ingin semua proses diketahui bersama secara kolektif kolegial.
“Semua masih dalam proses. Tapi kami dari DPRD meminta transparansi. Penggunaan anggaran, alirannya ke mana, semua harus jelas,” tegasnya.
Selain soal pengawasan internal, DPRD juga mendorong agar penyaluran dana Bank Kaltimtara lebih berpihak pada pelaku UMKM, bukan kepada korporasi besar. Menurut Yenni, penyaluran pembiayaan seharusnya menyentuh lapisan ekonomi bawah yang paling membutuhkan dukungan.
“Targetnya seharusnya UMKM kecil dan menengah, bukan malah menguntungkan perusahaan besar. Ini yang harus dievaluasi serius,” tutupnya.
DPRD Kaltim berharap hasil RDP ini dapat memperkuat pengawasan keuangan daerah dan memastikan arah kebijakan Bank Kaltimtara tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan pada rakyat kecil.
[ADV | DPRD KALTIM]