DPRD Kaltim Desak Penambahan Bankeu untuk Percepatan Jalan di Paser dan PPU

Gemanusantara.com – Lambatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran berikutnya demi mendorong percepatan pembangunan di dua wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Abdurahman menyatakan bahwa anggaran bankeu pada 2025 yang berkisar lebih dari Rp200 miliar masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang mendesak, khususnya untuk akses jalan yang vital bagi konektivitas antarwilayah dan kesiapan logistik menuju kawasan IKN. “Kita butuh akselerasi. Keterlambatan pembangunan di PPU dan Paser bisa memperlambat progres IKN secara keseluruhan,” ujarnya, Rabu (22/5/2025).

Ia menilai bahwa pembangunan jalan bukan semata kebutuhan masyarakat lokal, tetapi sudah menjadi bagian dari kepentingan nasional. Ketersediaan jalur darat yang layak akan mendukung arus distribusi, mobilitas penduduk, serta akses pelayanan dasar yang merata di sekitar kawasan ibu kota negara baru.

Di Kabupaten Paser, Abdurahman menyoroti masih minimnya ruas jalan yang berstatus provinsi, yakni hanya Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Sementara itu, terdapat delapan ruas jalan lain yang belum dapat ditangani maksimal karena tidak termasuk dalam kewenangan provinsi. Menurut data Dinas PU Paser, kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas tersebut mencapai Rp1,2 triliun.

Sementara di PPU, kondisi ruas jalan pendekat Ambulu–Minung juga masih membutuhkan perhatian. Meski telah mendapat penanganan, kualitas jalan belum optimal dan memerlukan anggaran tambahan agar benar-benar mendukung pengembangan wilayah.

Ia juga menekankan pentingnya langkah strategis untuk segera mengubah status beberapa ruas jalan non-provinsi agar dapat didanai dari skema anggaran provinsi. Jika perubahan status tidak memungkinkan dalam waktu dekat, ia menyarankan agar skema bantuan keuangan bisa digunakan untuk menutup kekosongan pembiayaan yang ada.

Dengan dukungan tujuh legislator dari daerah pemilihan PPU dan Paser, Abdurahman memastikan bahwa DPRD akan terus mendorong pembahasan anggaran yang lebih berpihak pada daerah-daerah strategis.