DPRD Kaltim Desak Pemprov Tangani Banjir Samarinda Secara Komprehensif

Gemanusantara.com – Genangan air kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Samarinda, termasuk kawasan Loa Janan Ilir dan HM Rifadin yang menjadi titik krusial terputusnya akses jalan utama. Kondisi ini tak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga memaksa warga membuka dapur umum di beberapa titik. Menyikapi hal ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi segera turun tangan menangani krisis yang dinilai kian memburuk.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa banjir yang terjadi sejak Senin siang (12/5/2025) hingga Selasa, melanda hampir seluruh wilayah kota. “Ini bukan banjir biasa, hampir seluruh Samarinda terdampak. Di Loa Janan, HM Rifadin putus, macet panjang, dan dapur umum masih berjalan sampai sekarang,” ujarnya.

Darlis menyebut bahwa persoalan banjir ini tidak bisa hanya disandarkan pada faktor cuaca ekstrem. Ia menekankan pentingnya mengkaji kontribusi aktivitas pertambangan di wilayah hulu yang berpengaruh besar terhadap debit air yang masuk ke wilayah Samarinda. “Kita berada di daerah aliran sungai, jadi limpasan dari luar kota masuk ke sini. Tambang-tambang di hulu harus masuk dalam evaluasi,” tegas politisi PAN ini.

Lebih lanjut, Darlis menilai bahwa penanganan banjir di Samarinda membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan. Ia menegaskan bahwa banjir kali ini adalah gambaran nyata dari persoalan sistemik yang tak bisa lagi ditangani secara parsial. “Ini bukan semata tanggung jawab Pemkot. Pemerintah provinsi harus hadir dan menjadikan ini sebagai perhatian utama karena dampaknya luas dan berulang,” katanya.

Menurutnya, berbagai faktor seperti buruknya sistem drainase, alih fungsi lahan, hingga lemahnya pengawasan tata ruang menjadi pemicu utama yang memperparah banjir. Ia menilai bahwa strategi penanganan tak boleh lagi bersifat reaktif. “Samarinda sekarang menghadapi efek berlapis. Cuaca ekstrem hanyalah pemicu, tapi akar masalahnya lebih dalam dan kompleks,” imbuhnya.

DPRD pun mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyusun skema penanganan banjir yang menyeluruh, termasuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penataan kawasan hulu, serta evaluasi perizinan tambang yang berpotensi merusak catchment area.

“Ini ibu kota provinsi. Samarinda jadi muara air dari daerah sekitarnya. Maka harus ada kesiapan luar biasa untuk menghadapi bencana luar biasa,” pungkas Darlis.