
Gemanusantara.com, Bontang- Anggota Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menyoroti persoalan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) atau dikenal dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027 selalu muncul berbagai persoalan.
Saeful menyebutkan, diantaranya persoalan itu adalah durasi waktu proses pendaftaran dan masih banyak sekolah yang memiliki kursi kosong.
“Karena biasanya tahun lalu waktu pendaftaran lebih lama kurang lebih dua pekan, tapi tahun ini hanya satu pekan saja, sementara masih banyak sekolah yang dilaporkan kursinya masih kosong sekitar 400-san,” sebutnya.
Menurutnya, hal ini bermasalah, sehingga ia mendorong agar PPDB tahun ajaran 2026/2027 ini perlu dikaji dan dievaluasi ulang.
“Karena masih banyak masalah, jadi perlu kita pantau dan diawasi melalui evaluasi, supaya tahun-tahun mendatang tidak ada lagi masalah di lapangan,” ujarnya.
Dia menginginkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang segera melakukan penagwasan terhadap sekolah-sekolah yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.
Ketua DPD Partai PKS Kota Bontang ini juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah tidak boleh menolak calon peserta didik yang ingin mendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran.
“Karena semua anak-anak harus dijamin dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jadi jangan sampai ada yang menolak,” pungkasnya.
Meskipun, kata Saeful, sejumlah skema PPDB harus diikuti tetapi ketika ada sekolah yang terdapat kursinya kosong maka perlu dipertimbangkan.
“Karena kita tidak ingin anak-anak putus sekolah, pendidikan adalah investasi masa depan bagi setiap orang, dan Bontang juga perlu penguatan dan pengembengan sumber daya manusianya melalui pendidikan,” ujarnya.
Kendati demikian, dia berharap agar PPDB tahun ajaran 2026/2027 tetap berjalan lancar, dan pihaknya akan melakukan evaluasi dengan instansi terkait untuk meminta penjelasan dari pihak Pemkot Bontang.
“Supaya ke depan tidak ada permasalahan yang berulang setiap tahunnya,” harapnya. (ard/rsm/adv)