Gemanusantara.com, Bontang- Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Bontang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur pada Senin (25/05/2026) yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto.
Raihan opini WTP ke-12 ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kota Bontang dinilai tetap berjalan baik, transparan, dan akuntabel di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Pemkot Bontang kembali meraih predikat WTP oleh BPK itu juga mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Dia menilai keberhasilan Pemkot Bontang meraih opini WTP itu merupakan bagian dari kerja-kerja seluruh instansi Pemkot yang selalu melakukan upaya pengelolaan pemerintahan yang baik dan transparan.
“Mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan bukan hal mudah. Ketepatan administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pelaporan, hingga pengawasan penggunaan anggaran menjadi aspek penting yang terus dievaluasi setiap tahunnya,” ungkapnya.
Politisi Golkar itu mendorong agar opini WTP yang diraih oleh Pemkot Bontang ini ke depan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
“Yang jelas kita tidak boleh puas dengan apa yang diraih, tapi justru membuat kita lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan tahun yang akan datang lebih yang terbaik,” lucapnya.
Sementara, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
“Ini adalah hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Menurutnya, opini WTP tidak sekadar menjadi penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara profesional demi kepentingan masyarakat.
Neni berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat sasaran. (ard/rsm/adv)