Gemanusantara.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional dari berbagai divisi. Bimtek ini bertujuan untuk mempertajam kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola program dan kegiatan, terutama menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan anggaran yang akan meningkat pada tahun 2025.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN dalam pembukaan acara. “Melalui Bimtek ini, diharapkan ASN kami dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang semakin rumit,” ujar Junaidi.
Narasumber dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Samarinda, seperti Muhammad Aswad, menyampaikan pemahaman mendalam tentang aspek manajemen risiko dan strategi kelembagaan. Aswad mengapresiasi inisiatif DPPKB Kutim dan menyoroti pentingnya kompetensi ASN yang harus terus ditingkatkan di era perubahan yang cepat.
Para peserta Bimtek menerima pelatihan tentang pengelolaan anggaran, kepemimpinan, dan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN. “Keterampilan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tapi juga memperkuat basis pengetahuan mereka dalam menghadapi dinamika pelayanan publik yang terus berubah,” tambah Junaidi.
Selain sesi teori, Bimtek juga menyediakan sesi praktek dan diskusi interaktif, memungkinkan ASN untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan solusi langsung dari para ahli. Ini meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-divisi di DPPKB Kutim, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk memajukan pelayanan publik.
Junaidi menutup acara dengan menegaskan harapan besar terhadap ASN DPPKB untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Kutim yang dinamis. Bimtek ini diharapkan menjadi langkah awal yang berarti untuk meningkatkan kualitas layanan di DPPKB Kutim, menjadikan mereka lebih responsif dan efektif dalam menjalankan misi pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. [ADV | DISKOMINFO KUTIM]
