Gemanusantara.com – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda memastikan pembinaan atlet tetap menjadi prioritas meskipun muncul wacana pemisahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah berkomitmen menjaga dukungan terhadap kebutuhan atlet agar pembinaan prestasi tidak terganggu oleh proses penataan kelembagaan.
Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan sebagian besar fasilitas olahraga milik pemerintah daerah memang diperuntukkan bagi pembinaan atlet dan tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mencetak prestasi olahraga.
“Kalau untuk pembinaan atlet dalam rangka persiapan Porprov, memang kami gratiskan. Atlet harus didukung dengan sarana latihan yang memadai kalau ingin berprestasi,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Menurut Muslimin, sejumlah aset seperti Stadion Segiri, Taman Cerdas, dan kawasan Folder menjadi sumber retribusi daerah. Namun, fasilitas latihan seperti gedung anggar, taekwondo, pencak silat, hingga lapangan voli tetap diberikan secara gratis bagi atlet yang menjalani pembinaan.
Selain menyediakan sarana latihan, Disporapar juga terus berupaya memenuhi berbagai kebutuhan atlet, mulai dari penyediaan peralatan, pakaian, vitamin, hingga dukungan anggaran untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Seluruh kebutuhan tersebut masih dibahas bersama Pemerintah Kota Samarinda agar dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Di sisi lain, Muslimin mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Pemerintah Kota Samarinda untuk mengkaji usulan pemisahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kajian tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan organisasi pemerintahan.
“Kami sudah menyampaikan kepada bidang organisasi untuk membuat kajian. Ini harus dikaji terlebih dahulu, sampai sejauh mana aturan-aturan yang menyangkut pemisahan itu,” katanya.
Ia menegaskan, pemisahan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan sumber daya manusia serta konsekuensi anggaran yang akan timbul.
“Ada beberapa pertimbangan, pertama menyangkut SDM, kemudian anggaran. Dulu penggabungan dilakukan dalam rangka efisiensi. Kalau sekarang dipisahkan tentu harus ada SDM dan anggaran yang disiapkan,” tegasnya.
Muslimin berharap pembahasan mengenai penataan kelembagaan dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat pembinaan olahraga di Kota Samarinda. Menurutnya, dukungan terhadap atlet harus tetap menjadi perhatian sehingga prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat, baik di tingkat provinsi maupun nasional. (Sal)
-
-
-
-
