Sarkowi V Zahry: Petani di Kaltim Frustasi, Swasembada Pangan Terancam Gagal

Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sektor pertanian di Benua Etam yang dinilainya masih jauh dari harapan. Ia menyebut banyak petani saat ini mengalami tekanan berat, bahkan frustasi, akibat jatuhnya harga hasil panen dan minimnya dukungan dari pemerintah.

Hal itu ia ungkapkan sebagai respons atas target swasembada pangan yang dicanangkan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, untuk Kalimantan Timur.

“Petani sudah menanam, hasilnya bagus, tapi harga jatuh. Alat pertanian terbatas, biaya sudah dikeluarkan, tapi pemerintah seperti tidak hadir. Wajar kalau mereka frustasi,” kata Sarkowi.

Ia menambahkan bahwa persoalan di lapangan tidak hanya menyangkut harga dan alat produksi, tetapi juga menyentuh aspek pendampingan teknis. Sarkowi menyoroti tidak aktifnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani.

“Petani butuh bimbingan, tapi PPL-nya tidak aktif. Kalau begini, bagaimana mereka bisa berkembang? Kita tidak butuh program yang hanya bagus di kertas, tapi harus ada dampaknya langsung,” tegasnya.

Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, maka upaya swasembada pangan hanya akan menjadi wacana kosong. Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera memperbaiki sistem pendampingan serta memberikan intervensi konkret melalui bantuan alat, akses permodalan, dan kebijakan jaminan harga.

“Kita bicara soal ketahanan pangan, tapi aktor utamanya malah ditinggalkan. Ini kontradiktif. Swasembada pangan tidak akan tercapai jika petani dibiarkan berjuang sendiri,” ujar politisi asal Golkar tersebut.

Sarkowi juga menekankan bahwa motivasi petani harus dijaga dengan memberikan mereka kepastian dan keberpihakan yang nyata. Menurutnya, petani bukan hanya pelaku ekonomi, tapi pilar utama dalam menjaga stabilitas pangan daerah.

“Mereka ujung tombak ketahanan pangan. Kalau semangat mereka hilang, kita yang rugi. Pemerintah harus hadir, tidak cukup hanya dengan slogan,” pungkasnya.

[ADV | DPRD KALTIM]