Gemanusantara.com – Program digitalisasi pendidikan yang digencarkan Pemerintah Kota Samarinda mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD. Komisi IV menilai langkah modernisasi pendidikan belum dibarengi kesiapan infrastruktur dasar, terutama akses internet di kawasan pinggiran kota.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan pemerintah jangan terlalu sibuk mengejar label kota modern sementara persoalan mendasar di lapangan belum diselesaikan.
Menurutnya, masih banyak sekolah yang hingga kini menghadapi keterbatasan jaringan internet. Kondisi tersebut dinilai berisiko memperlebar kesenjangan
antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran.
“Jangan bicara pendidikan digital kalau sinyal saja masih susah didapat. Ini yang harus dibereskan dulu supaya semua sekolah punya kesempatan yang sama,” tegas Anhar, Kamis (21/5/2026).
Ia juga menyebut sejumlah wilayah seperti Balai Buaya di Kelurahan Bukuan, Loa Kumbar di Kelurahan Loa Buah, hingga Tanah Merah di Samarinda Utara masih mengalami persoalan jaringan internet yang belum stabil.
Bagi Anhar, digitalisasi pendidikan memang tidak bisa dihindari di tengah perkembangan teknologi dan posisi Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Namun ia mengingatkan, transformasi pendidikan jangan sampai hanya berhenti sebagai proyek pencitraan.
“Kalau fasilitas dasarnya belum siap, jangan sampai program ini hanya terlihat bagus di atas kertas. Yang rugi nanti siswa di wilayah pinggiran,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Samarinda juga meminta pemerintah menyusun arah kebijakan digitalisasi pendidikan yang lebih jelas dan terukur. Menurut Anhar, hingga kini program tersebut dinilai belum memiliki peta jalan yang konkret.
Ia menilai pemerintah perlu menetapkan target, sistem evaluasi, hingga pemerataan fasilitas agar program tidak berjalan tanpa arah.
“Harus ada blueprint yang jelas. Jangan sampai anggaran terus jalan, tapi hasilnya tidak benar-benar dirasakan semua sekolah,” imbuhnya.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD turut menyoroti penggunaan anggaran dalam program digitalisasi pendidikan. Pengawasan dinilai penting agar distribusi bantuan teknologi tidak hanya berfokus pada sekolah di pusat kota.
Anhar menekankan, pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh soal transformasi digital.
“Kami tidak ingin ada kesan sekolah di pusat kota serba digital, sementara anak-anak di pinggiran justru tertinggal karena akses internet mereka diabaikan,” tutupnya. (Nit/Adv)
-
-
-
-
