Di Tengah Ruang Fiskal Menyempit, Samarinda Pilih Rem Anggaran
Gemanusantara.com – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah kehati-hatian dalam menyikapi tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Menyempitnya ruang fiskal akibat penyesuaian transfer dana pusat tidak dijadikan alasan untuk membuka opsi pinjaman daerah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, kebijakan anggaran diarahkan pada penyesuaian belanja sesuai kemampuan keuangan, tanpa menambah kewajiban fiskal di masa mendatang.
“Kami memilih mengatur ulang belanja. Dalam kondisi seperti ini, menambah utang bukan pilihan,” ujar Andi Harun, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, berbagai skema pinjaman sebenarnya tersedia dan banyak dimanfaatkan daerah lain. Namun, konsekuensi jangka panjang menjadi pertimbangan utama bagi Pemkot Samarinda.
“Utang mungkin terlihat ringan di awal, tapi dampaknya bisa membebani anggaran tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.
Sebagai langkah alternatif, Pemkot Samarinda memfokuskan anggaran pada sektor layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengetatan belanja dilakukan sembari mengevaluasi pos-pos pengeluaran yang dinilai belum efisien.
Andi Harun mengakui, evaluasi internal menunjukkan masih adanya belanja rutin dengan nilai besar yang perlu dikendalikan, di tengah upaya keras pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau pendapatan diperjuangkan dengan kerja keras, maka belanja juga harus disiplin,” katanya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Untuk diketahui, APBD Kota Samarinda tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,18 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,3 triliun seiring kebijakan penyesuaian transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. (Nit)
