Gemanusantara.com – DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024 yang digelar Selasa (25/11/2025). Rapat ini menjadi forum strategis bagi Banggar dan perangkat daerah untuk menyusun langkah konkret menuntaskan rekomendasi BPK.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dan didampingi langsung Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud serta dua Wakil Ketua DPRD lainnya, Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Seluruh struktur Banggar hadir lengkap sebagai bentuk keseriusan legislatif mengawal hasil pemeriksaan keuangan daerah.
Pada kesempatan itu, Ekti menyampaikan bahwa tugas utama pengawasan DPRD bukan hanya menilai laporan keuangan, tetapi memastikan tindak lanjut terhadap temuan BPK berjalan efektif. Menurutnya, pengawasan ini merupakan bagian dari check and balance yang harus dijalankan sesuai prinsip demokrasi.
Ia juga menekankan bahwa pencapaian predikat WTP bukan tujuan akhir, tetapi harus diiringi peningkatan kualitas pengendalian intern dan kepatuhan regulasi. “WTP itu bukan sekadar label. Yang penting adalah kualitas tata kelola dan kepatuhannya,” ujar Ekti.
Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud turut menyoroti beberapa temuan krusial BPK yang membutuhkan langkah cepat agar tidak menjadi masalah berulang. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyajikan progres jelas terkait rekomendasi yang sedang diproses maupun yang telah diselesaikan.
Menurut Hasanuddin, penyelesaian temuan BPK merupakan indikator penting dalam menilai keseriusan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang transparan. Ia menegaskan bahwa laporan progres yang lambat atau tidak akurat tidak akan ditoleransi.
Rapat ini ditutup dengan permintaan DPRD agar perangkat daerah segera menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur. Dengan langkah perbaikan ini, DPRD berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat sehingga prinsip good governance dapat diwujudkan secara nyata.
[ADV | DPRD KALTIM]
