Gemanusantara.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu realisasi penertiban Pertamini yang direncanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Hingga saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda belum memberikan kejelasan mengenai tanggal pasti pelaksanaan penertiban, meskipun regulasi terkait sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).
Deni menyatakan bahwa meskipun Perda sudah ada, pelaksanaannya masih tertunda tanpa langkah konkret. “Kita tunggu saja kapan realisasinya, karena kemarin Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, menyebutkan rencana penertiban akan dilakukan pada bulan April. Tapi, kita belum tahu tanggal pastinya. Artinya, Perda sudah ada, tinggal eksekusinya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penertiban ini sangat mendesak untuk mengurangi risiko kebakaran akibat penyimpanan bahan bakar yang tidak sesuai standar keamanan, serta untuk mencegah praktik pengetapan BBM ilegal. Menurutnya, keberadaan Pertamini ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
Selain itu, Deni juga mencatat bahwa beberapa kota lain di Kalimantan Timur telah lebih dahulu melakukan penertiban terhadap Pertamini guna menjaga keamanan dan ketertiban. Ia berharap Samarinda tidak tertinggal dalam mengambil tindakan serupa. “Kita melihat kota lain sudah mulai menertibkan Pertamini, dan ini harus menjadi perhatian serius bagi Samarinda. Jangan sampai kita menunggu ada kejadian dulu baru bertindak,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memastikan bahwa DPRD akan terus memantau perkembangan rencana penertiban ini serta mendorong Pemkot agar bertindak sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Menurutnya, keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini hanya akan menambah ketidakpastian dan berpotensi membahayakan masyarakat.
“Kita harapkan pemerintah kota benar-benar merealisasikan penertiban ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan terus mengawasi perkembangannya,” pungkasnya.
[ADV | DPRD SAMARINDA]