Darlis Soroti Lemahnya Penegakan Perda, Minta Pemda Perkuat Fasilitas Satpol PP

Gemanusantara.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menanggapi keluhan masyarakat terkait lemahnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) di tingkat lapangan. Hal ini disampaikan saat Sosialisasi Perda ke-6 di Kelurahan Rapak Dalam, Samarinda Seberang, Minggu (29/6/2025), yang membahas Perda Provinsi Kaltim Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam sesi dialog terbuka, warga mengeluhkan minimnya efek jera terhadap pelanggaran perda yang marak terjadi di lingkungan mereka. Darlis mengakui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegakan perda memang memiliki peran sentral, namun masih dihadapkan pada persoalan klasik: keterbatasan sarana dan prasarana.

“Bagaimanapun juga ujung tombak kita untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah diputuskan adalah Satpol PP. Tapi kita juga harus melihat bahwa untuk bekerja secara maksimal, Satpol PP butuh dukungan sarana dan prasarana yang memadai,” ujar Darlis di hadapan warga.

Ia menyampaikan bahwa fasilitas dan anggaran penunjang yang tersedia untuk Satpol PP hingga kini masih belum ideal. Kondisi tersebut dinilai menjadi penghambat serius dalam mewujudkan ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana amanat perda.

“Kami menyadari bahwa sarana penunjang bagi Satpol PP masih sangat terbatas. Ini otomatis menjadi konsekuensi bagi pemerintah untuk menyediakan apa yang dibutuhkan agar Satpol PP bisa benar-benar menjalankan tugasnya secara optimal,” tegasnya.

Darlis juga menekankan bahwa solusi atas lemahnya penegakan perda tidak cukup hanya dengan mengandalkan aparat di lapangan. Ia menyebut, perlu ada komitmen anggaran dan kebijakan dari pemerintah daerah agar Satpol PP memiliki kapasitas yang memadai untuk bertindak.

“Kalau kita ingin Satpol PP bekerja maksimal, maka tanggung jawab kita bersama untuk memperkuat kapasitas dan sarana mereka. Tidak bisa hanya menuntut tanpa memberikan dukungan yang memadai,” tandasnya.

Ia menutup dengan komitmen bahwa DPRD akan terus mendorong Pemprov Kaltim untuk mengalokasikan anggaran dan memperkuat kelembagaan Satpol PP sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.