CSR Dinilai Belum Berdampak Nyata, DPRD Kaltim Bentuk Pansus Khusus

Gemanusantara.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan belum memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat maupun daerah, sehingga diperlukan langkah korektif melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Hasanuddin mengatakan, selama ini keberadaan ratusan perusahaan di Kaltim belum sebanding dengan dampak sosial yang dirasakan masyarakat. Dana CSR yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan sosial dinilai belum terkelola secara sistematis.

“Kalau kita lihat secara jujur, kontribusi CSR ini belum terasa kuat. Padahal perusahaan yang beroperasi di Kaltim jumlahnya sangat banyak,” ungkapnya.

Untuk itu, DPRD Kaltim resmi membentuk Pansus CSR yang akan bekerja selama kurang lebih tiga bulan ke depan guna mengevaluasi tata kelola, mekanisme penyaluran, hingga efektivitas pemanfaatan dana CSR.

Pansus tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Husni Fahruddin, dengan Agusriansyah Ridwan sebagai wakil ketua. Keduanya diharapkan mampu mengawal pembahasan secara akademis dan teknokratis.

Selain CSR, Hasanuddin juga menyoroti pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang wajib dijalankan perusahaan tertentu, namun pelaksanaannya dinilai belum transparan.

“Kita ingin perusahaan tidak hanya hadir secara ekonomi, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Melalui pansus ini, DPRD Kaltim berharap ada pembenahan serius agar dana CSR dan PPM benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung Pendapatan Asli Daerah.