Gemanusantara.com — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa akurasi data kependudukan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pendidikan, terutama terkait penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan implementasi program wajib belajar 13 tahun.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan percepatan pemutakhiran data keluarga agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
“Saya minta dalam setahun ini data keluarga harus benar-benar akurat. Jangan menunggu perubahan tiga tahun lagi, itu terlalu lama,” tegas Ardiansyah.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah data masih ditemukan tidak sesuai, termasuk data usia sekolah yang seharusnya menjadi indikator penting dalam mendeteksi potensi ATS.
Untuk itu, ia meminta Dukcapil lebih aktif melakukan verifikasi langsung kepada masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya pendataan by name by address agar setiap kasus ATS dapat diidentifikasi secara jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan.
Ia menyoroti kemungkinan adanya pendatang yang belum terdata dengan benar sehingga memunculkan data ATS yang tidak akurat.
“Termasuk pendatang. Saya tidak mau lagi menebak-nebak. Bisa jadi ada yang datang ke Kutim tanpa rumah dan pekerjaan, punya anak, belum sempat sekolah, lalu terdata sebagai ATS. Itu baru dugaan, jadi harus dipastikan dengan data yang benar,” ujarnya.
Ardiansyah mencontohkan temuan di Sangatta Utara, di mana seorang anak terdaftar sebagai ATS padahal masih bersekolah. Hal ini, katanya, tidak boleh terulang.
“Orang tuanya kaget karena datanya tidak sesuai. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan langkah awal untuk memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, sehingga setiap anak di Kutai Timur bisa mendapatkan akses pendidikan sesuai haknya.
Dengan data yang valid, pemerintah optimistis penanganan ATS dapat lebih tepat sasaran dan merata. (Adv/ma)
-
-
-
-
