Gemanusantara.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi jajaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (5/8/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati ini membahas penguatan kerja sama pengawasan pelayanan publik di wilayah Kukar.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman RI Provinsi Kaltim, Mulyadin, dengan didampingi Sekretaris Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab) Kukar Herry Polo dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar Pipin Indrayani.
Mulyadin menekankan pentingnya membangun jaringan kolaborasi yang kuat antara Ombudsman dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang solid dapat meminimalisasi praktik maladministrasi serta mempercepat penanganan laporan masyarakat. “Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, penyimpangan dalam pelayanan publik bisa diminimalkan,” ujarnya.
Kepala Ombudsman Provinsi Kaltim itu juga menyampaikan apresiasi atas program pelayanan publik Pemkab Kukar yang berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat. Ia menambahkan, kerja sama ini dapat diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi kepada aparat terkait agar kualitas layanan publik terus meningkat.
Bupati Aulia menyambut baik audiensi ini. Ia menegaskan, Ombudsman memiliki peran strategis sebagai pengawas independen dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif, adil, dan transparan. Ia juga mengakui, indeks pelayanan publik Kukar dalam dua hingga tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja baik dan berada di zona hijau.
“Hubungan Pemkab Kukar dengan Ombudsman selama ini berjalan harmonis. Kami menerima laporan yang disampaikan Ombudsman dan menindaklanjutinya. Apresiasi atas indeks pelayanan publik ini tentu menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan,” kata Bupati.
Bupati menegaskan, Pemkab Kukar terbuka terhadap kritik konstruktif sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan. Ia berharap kerja sama dengan Ombudsman RI bisa lebih ditingkatkan, termasuk pemetaan sektor pelayanan publik yang membutuhkan perbaikan.
[ADV | DISKOMINFO KUKAR]-
-
-
-
