Banggar DPRD Kaltim Tekankan Evaluasi Realistis dan Transparansi Anggaran dalam Pembahasan KUA-PPAS 2025

Gemanusantara.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim untuk membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Balikpapan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD Perubahan, Selasa (9/9/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar, Ekti Imanuel, didampingi Sekretaris Banggar Ananda Emira Moeis, serta dihadiri oleh anggota Banggar lainnya seperti Yenni Eviliana, Baba, Guntur, Firnadi Ikhsan, Safuad, M Darlis Pattalongi, M Samsun, Husin Djufri, Baharuddin Demmu, Abdulloh, Sayid Muziburrachman, Baharuddin Muin, Yusuf Mustafa, dan Syarifatul Sya’diah. Dari pihak eksekutif, hadir jajaran TAPD Kaltim, termasuk Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya, Ekti Imanuel menegaskan pentingnya menjadikan realisasi semester I APBD 2025 sebagai pijakan utama dalam menyusun perubahan KUA-PPAS. Menurutnya, proyeksi anggaran enam bulan ke depan harus dibuat berdasarkan data yang valid dan mencerminkan kondisi fiskal daerah secara faktual. “Kami ingin memastikan setiap angka yang tertuang dalam dokumen anggaran berdiri di atas realitas, bukan asumsi kosong,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek pendapatan daerah yang dinilai kerap disusun secara optimistis tanpa kalkulasi yang memadai. Untuk itu, Banggar meminta TAPD menyampaikan data rinci terkait pencapaian pendapatan dan belanja pada semester I, termasuk revisi target yang realistis untuk sisa tahun anggaran. “Transparansi dalam menyusun komponen pendapatan menjadi kunci menjaga kredibilitas fiskal daerah,” tegasnya.

Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari anggota Banggar terkait efektivitas belanja di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik. Sejumlah legislator meminta penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat dan urgensi pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kaltim.

Komitmen untuk mengawal proses penyusunan APBD Perubahan 2025 juga ditegaskan oleh seluruh anggota Banggar. Mereka menyatakan akan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi, serta menjamin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Rapat ini diakhiri dengan permintaan agar TAPD menyusun dokumen anggaran lanjutan secara terstruktur dan akuntabel, agar pembahasan di tingkat selanjutnya bisa berjalan lebih efisien dan fokus pada substansi.