DPRD Kaltim Kawal Janji Wapres Gibran untuk Warga Muara Kate

Gemanusantara.com – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, menjadi sorotan serius kalangan legislatif Kalimantan Timur. Bagi anggota DPRD Kaltim, Andi Faisal Assegaf, momentum ini tak boleh berhenti pada simbolisme semata, melainkan harus diikuti dengan tindakan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Gibran menemui masyarakat Muara Kate yang selama ini hidup dalam bayang-bayang konflik tambang. Dalam pertemuan itu, ia berkomitmen menyelesaikan persoalan hukum yang menggantung serta memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan rusak akibat truk hauling yang lalu-lalang setiap hari di wilayah tersebut.
Andi Faisal menyambut baik komitmen tersebut, namun mengingatkan bahwa janji pejabat tinggi negara harus dikawal hingga benar-benar terealisasi. Ia menyatakan, DPRD Kaltim akan aktif mengawasi agar masyarakat tidak kembali menjadi korban dari kebijakan yang tak konsisten. “Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji di depan kamera,” ucapnya saat ditemui usai rapat kerja bersama komisi bidang pertambangan.
Selain menyoroti penyelesaian konflik, politisi Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah akan perlunya regulasi yang lebih tegas terhadap aktivitas pertambangan. Ia menyebut penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling batu bara telah lama meresahkan warga dan menjadi salah satu sumber utama kerusakan infrastruktur.
“Jangan sampai kepentingan masyarakat dikalahkan oleh kepentingan industri. Harus ada regulasi yang adil dan tegas agar lingkungan dan akses publik tidak dikorbankan,” tegas Andi.
Ia juga menambahkan bahwa upaya penyelesaian konflik harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat setempat. Dalam kondisi penuh ketegangan seperti di Muara Kate, menjaga persatuan warga adalah hal yang mutlak. “Kalau masyarakat terpecah, yang diuntungkan justru pihak luar. Jadi, kita harus tetap solid dan fokus memperjuangkan hak bersama,” ujarnya.
DPRD Kaltim berkomitmen akan terus mengawal perkembangan pasca-kunjungan Wapres, terutama dalam memastikan bahwa setiap janji dan komitmen yang disampaikan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
[ADV | DPRD KALTIM]