APBD Kaltim Turun Rp6,59 Triliun, DPRD Pastikan Pembahasan Berjalan Ketat dan Cermat
Gemanusantara.com — DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke-46 dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Nota Penjelasan Keuangan APBD 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua I Ekti Imanuel dan dihadiri Wakil Ketua III Yenni Eviliana, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, serta Sekretaris DPRD Norhayati Usman. Rapat dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, tenaga ahli, dan undangan lainnya.
Dalam arahannya, Ekti Imanuel menegaskan bahwa APBD 2026 harus dibahas secara lebih cermat mengingat kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan berat. Ia menyebut tahapan selanjutnya akan dikerjakan Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD dengan prinsip kehati-hatian.
“Pembahasan Perda APBD 2026 harus kita lakukan secara mendalam dan teliti, karena ruang fiskal kita tahun depan jauh lebih terbatas,” ujarnya.
Sri Wahyuni, mewakili Gubernur Kaltim, menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan Fraksi Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, PAN-Nasdem, PKS, dan Demokrat-PPP. Salah satu isu utama yang disoroti fraksi adalah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang menyebabkan APBD Kaltim turun drastis menjadi Rp15,15 triliun dari sebelumnya Rp21,74 triliun.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan program pelayanan dasar, mitigasi fiskal, dan menjaga kesinambungan pembangunan meski anggaran menyusut signifikan. “Kita tetap berupaya agar sistem pelayanan dan program prioritas tetap berjalan optimal,” kata Sri Wahyuni.
DPRD Kaltim memastikan seluruh catatan fraksi dan jawaban pemerintah akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Laporan Akhir Banggar yang dibawa ke paripurna berikutnya. Proses ini menjadi penentu arah APBD 2026 sebelum ditetapkan sebagai dasar pembangunan daerah tahun mendatang.
[ADV | DPRD KALTIM]
