Ananda Emira Moeis: Program Gratispol Harus Sesuai Regulasi, Butuh Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Gemanusantara.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa program pendidikan tinggi gratis (Gratispol) akan terus dikawal dan dikoordinasikan secara intensif dengan pemerintah pusat. Ia menilai hal tersebut penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan hukum dan tidak menyalahi batas kewenangan pemerintah provinsi.

“Kita tahu bahwa kewenangan provinsi hanya sampai pada tingkat SMA dan SMK. Untuk itu, segala bentuk program atau bantuan di luar kewenangan, seperti pendidikan tinggi, harus dikonsultasikan dan dikolaborasikan dengan pemerintah pusat,” ujar Ananda.

Gratispol merupakan program unggulan Pemprov Kaltim yang menyasar mahasiswa baru di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, melalui skema pembiayaan dari APBD. Meski tujuannya mulia, Ananda mengingatkan pentingnya menjaga pelaksanaan program agar tetap dalam koridor hukum dan tidak berbenturan dengan regulasi yang berlaku.

Ia menyatakan dukungan penuh dari DPRD terhadap program tersebut, asalkan dijalankan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan aturan yang mengikat. “Kita ingin dukung program ini secara regulasi dan teknis agar bisa berjalan dengan aman, tidak menyalahi aturan, dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, penggunaan APBD untuk pendidikan tinggi memerlukan justifikasi hukum yang kuat agar tidak menjadi celah pelanggaran di kemudian hari. Karena itu, sinergi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan, dinilai menjadi langkah strategis yang harus dikedepankan.

Ananda juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung program-program pendidikan yang berpihak pada rakyat. Ia menyebut Gratispol sebagai peluang besar untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Kaltim, terutama bagi keluarga kurang mampu.

“Selama ini, banyak anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Kami berharap program ini benar-benar menjadi solusi nyata,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa sinergi antarlembaga pemerintah akan menjadikan Gratispol sebagai program unggulan yang tidak hanya populis, tetapi juga berdampak nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan SDM di Kalimantan Timur.