Alih Fungsi Lahan di PPU Kian Mengkhawatirkan, DPRD Desak Percepatan Infrastruktur Irigasi

Gemanusantara.com – Isu alih fungsi lahan pertanian ke komoditas non-pangan seperti kelapa sawit makin mengkhawatirkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). DPRD PPU menyuarakan keprihatinan atas fenomena ini, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan pangan daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati, menilai akar persoalan terletak pada buruknya infrastruktur pengairan yang membuat para petani enggan bertahan mengolah sawah.

Sujiati menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian, kenyataannya alat-alat itu tidak bisa berfungsi maksimal karena minimnya pasokan air. Situasi ini mendorong petani untuk beralih ke tanaman yang lebih tahan kekeringan atau bahkan menjual lahannya. Ia menyebutkan, “Selama air tidak tersedia, jangan berharap produktivitas pertanian meningkat. Ini soal sistem, bukan sekadar alat.”

Alih fungsi lahan bukan lagi potensi, tapi sudah menjadi kenyataan di banyak kecamatan. Tidak sedikit petani yang memilih mengubah lahan sawah menjadi kebun sawit, atau bahkan menjualnya menjadi lahan pemukiman. Kondisi ini, menurut Sujiati, harus dianggap sebagai tanda bahaya bagi ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan di PPU.

Sujiati juga menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake yang selama ini disebut-sebut sebagai solusi permanen krisis irigasi di daerah tersebut. Ia mengkritik lambannya progres proyek itu, dan menekankan bahwa keberadaan bendung tersebut akan menjadi titik balik kebangkitan pertanian lokal. “Tanpa bendung itu, semua strategi hanya akan jadi angan-angan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tanggung jawab menjaga eksistensi lahan pertanian tidak bisa dibebankan hanya kepada petani. Dibutuhkan peta jalan pembangunan pertanian yang tegas dan sinergis, melibatkan pemerintah pusat hingga daerah. “Kalau petani ditinggal tanpa dukungan sistem, wajar saja mereka alih fungsi lahan. Kita yang salah, bukan mereka,” ungkap Sujiati.

Menurutnya, strategi jangka panjang untuk menahan laju alih fungsi lahan tidak cukup hanya dengan imbauan. Harus ada insentif, pendampingan, dan perencanaan terpadu. Ia pun menekankan bahwa DPRD PPU akan terus mengawal dan memperjuangkan hak petani untuk tetap produktif.

Sujiati berharap ke depan pembangunan infrastruktur irigasi bisa menjadi prioritas lintas sektor, bukan sekadar program formalitas. Jika tidak ada perubahan nyata, maka ancaman krisis pertanian akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat.