Gemanusantara.com – Ribuan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Mahakam memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi unjuk rasa ini melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek online, organisasi masyarakat, hingga warga sipil yang menyuarakan sebelas tuntutan strategis kepada wakil rakyat.
Dalam orasi yang disampaikan, massa menolak RUU KUHAP, mendesak penghapusan tunjangan DPR, serta meminta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat. Mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.
Selain itu, demonstran menyerukan penolakan terhadap pemutihan dosa pemerintah, pencabutan UU yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, penghentian tindakan represif terhadap gerakan masyarakat, serta penciptaan kebijakan yang pro-rakyat. Isu politik dan lingkungan juga turut diangkat, termasuk penolakan oligarki, penguatan demokrasi substantif, penegakan supremasi hukum, serta penghentian kejahatan ekologis dan eksploitasi pertambangan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, bersama puluhan anggota DPRD Kaltim lainnya, turun langsung menemui massa. Hamas menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi tersebut. “Mari kita jaga bersama suasana kondusif. Apa yang bapak, ibu, saudara, adek-adek sampaikan pasti kami dengar dan akan ditindaklanjuti sesuai tupoksi kami,” ujarnya di hadapan demonstran.
Hamas menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah melakukan rapat koordinasi internal untuk merespons tuntutan massa. Ia menekankan isu yang menjadi kewenangan pusat akan diteruskan ke pemerintah pusat, sementara isu daerah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme lintas sektoral. “Sebelas tuntutan kalian kami terima dan akan kami sahkan. Tetapi kita akan sama-sama memperjuangkannya karena keputusannya bukan di daerah, namun kami buat kesepakatan yang ditandatangani bersama untuk memperjuangkan ini,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu tetap dalam kondisi kondusif. Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro hadir bersama jajaran untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya demonstrasi.
Aliansi Mahakam menyatakan akan terus mengawal komitmen DPRD Kaltim dalam memperjuangkan aspirasi mereka, khususnya terkait isu pendidikan, hukum, demokrasi, hingga lingkungan.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
