SAMARINDA

AH Ajak Masyarakat Samarinda Selektif Terhadap Informasi di Media Sosial

Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Gemanusantara)

Gemanusantara.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH), mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial, terutama yang menyangkut program pemerintah. Ia menekankan, unggahan yang belum diverifikasi bisa menimbulkan salah paham serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat di tingkat kelurahan atau RT.

“Setiap kritik sangat kami hargai, tapi pastikan informasi yang diterima benar-benar jelas. Jangan sampai masyarakat atau aparat kelurahan dirugikan karena informasi yang belum tentu akurat,” ujar AH, Rabu (12/11/2025).

AH menambahkan, pemerintah kota terus membuka jalur komunikasi resmi bagi masyarakat untuk menanyakan atau menyampaikan keluhan terkait program-program yang dijalankan. “Tujuannya agar masyarakat tidak hanya ikut menyebarkan informasi, tapi juga memahami konteks dan mekanisme program yang sebenarnya,” jelasnya.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Probebaya, program partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat RT dan kelurahan. Menurut AH, mekanisme ini dirancang untuk menjaga transparansi dan memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.

Masyarakat pun menyambut himbauan Wali Kota. Dedi, warga Samarinda Utara, mengatakan, “Kadang informasi di media sosial cepat menyebar, tapi saya jadi lebih berhati-hati mengecek sebelum percaya atau membagikan. Himbauan AH ini penting supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi.”

Sementara itu, Laila, pengurus RT di Samarinda Seberang, menilai pesan AH sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan literasi digital. “Bukan berarti kita dilarang bertanya atau mengkritik, tapi informasi yang benar akan membuat warga lebih percaya dan mendukung program yang ada,” katanya.

Selain menekankan pentingnya verifikasi informasi, AH juga mengingatkan bahwa program-program partisipatif seperti Probebaya bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan warga dan memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Ia berharap masyarakat dapat menjadi partner aktif pemerintah, bukan sekadar penonton atau penyebar informasi yang tidak diverifikasi.

Dengan langkah ini, AH berharap tercipta iklim komunikasi publik yang sehat, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara konstruktif dan pemerintah tetap transparan dalam menjalankan program-programnya. (Nit/Rir)

Related Articles

Back to top button