Agusriansyah Ingatkan Daerah: Penanganan Stunting Tentukan Arah Dana Transfer Pusat

Gemanusantara.com – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan bahwa penurunan prevalensi stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan pendanaan pusat bagi daerah. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa daerah wajib serius menjalankan program percepatan penurunan stunting jika tidak ingin menghadapi risiko pengurangan dana transfer.
Ia menyampaikan bahwa stunting telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab menjalankannya secara optimal. “Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut evaluasi pusat untuk daerah,” ujarnya.
Agusriansyah juga memastikan bahwa meski dana transfer pusat mengalami penyesuaian, Pemprov Kaltim tetap mempertahankan anggaran stunting sebagai prioritas utama pembiayaan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program intervensi tetap berjalan efektif di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa upaya penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder, mulai dari puskesmas, tenaga kesehatan, pendamping keluarga, hingga perangkat desa dan kelurahan. Pemprov disebut terus mendorong kabupaten/kota agar meningkatkan keaktifan menjalankan program intervensi spesifik maupun sensitif.
Data DP3A Kaltim tahun 2024 memperlihatkan bahwa empat daerah masih berada pada tingkat prevalensi tinggi, yaitu Kutai Timur, Kutai Barat, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara. Situasi ini menurutnya harus segera direspons melalui program kolaboratif yang terarah agar tidak terus berulang.
Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah akan menjadi penentu utama keberhasilan penurunan angka stunting, bukan hanya besaran anggaran. Sinergi lintas sektor diperlukan agar setiap intervensi benar-benar menyasar sasaran dan memberi dampak nyata.
Agusriansyah berharap tren penurunan dapat tercapai setiap tahun sehingga Kaltim tidak hanya memenuhi instruksi pusat, tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
[ADV | DPRD KALTIM]



