KALTIM

Ananda Emira Hadiri Dialog Publik TVRI, Soroti Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan

Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis

Gemanusantara.com – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, tampil sebagai narasumber dalam program Dialog Publika TVRI Kaltim bertajuk “Antara Statistik Kemiskinan dan Realita Kesenjangan” yang berlangsung di Studio I TVRI Kaltim, Kamis (8/5/2025). Dialog ini mengupas persoalan kesenjangan sosial dan efektivitas program penurunan angka kemiskinan di daerah.

Dipandu oleh Elma Pratiwi, dialog ini juga menghadirkan narasumber lain seperti Kristiningsih dari Dinas Sosial Kaltim, Ely Uswatun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, serta pengamat sosial Universitas Mulawarman, Muhammad Arifin. Ketiganya memberikan perspektif teknis, data, dan kajian sosial terkait kondisi kemiskinan di Bumi Etam.

Dalam paparannya, Ananda Emira Moeis, yang akrab disapa Nanda, menyoroti peran penting pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim selalu berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran. “Kami dari DPRD senantiasa mengawal agar kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, efisien, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Meski data dari BPS menunjukkan tren penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun, Nanda menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap akurasi implementasi di lapangan. Terlebih, pemerintah pusat telah menetapkan target yang cukup ambisius, yakni penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen. “Satu persen itu bukan angka yang kecil jika melihat kompleksitas di lapangan. Maka butuh kolaborasi lintas sektor yang kuat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan visi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sipil dan media agar program yang dijalankan benar-benar transparan dan berdampak nyata.

“Kalau tidak dimonitor dan dievaluasi bersama, bisa saja program hanya selesai di atas kertas. Itu yang harus kita cegah,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Nanda menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk membangun komitmen bersama dalam menangani kemiskinan sebagai persoalan struktural, bukan semata-mata statistik. “Kita perlu bertanya terus: siapa yang tertinggal, siapa yang belum tersentuh? Karena bicara kemiskinan, bicara tentang keadilan sosial,” tegasnya.

[ADV | DPRD KALTIM]

Related Articles

Back to top button