Agusriansyah Dorong Pemprov Maksimalkan CSR untuk Atasi Kekurangan Guru di Kaltim

Gemanusantara.com – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti minimnya jumlah tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan kebutuhan guru produktif maupun guru bidang studi masih jauh dari mencukupi sehingga pemerintah harus mengambil langkah lebih progresif dalam pengadaan tenaga pengajar baru.

Pernyataannya merujuk pada kondisi lapangan yang menunjukkan kekurangan guru terjadi hampir di seluruh daerah, Minggu (30/11/2025). Menurutnya, Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang baru disahkan telah memberikan dasar hukum kuat bagi Pemprov Kaltim untuk menghadirkan skema pengajar pengganti.

Agusriansyah menjelaskan bahwa skema pengajar pengganti tersebut memungkinkan pemerintah mengisi kekosongan formasi, termasuk mengganti guru yang memasuki masa pensiun. Ia menilai kebijakan ini krusial untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan agar tidak mengalami stagnasi.

Ia menegaskan, “Kita tidak boleh menunggu sampai sekolah benar-benar kehabisan guru. Pemprov harus memanfaatkan seluruh instrumen yang sudah diberi payung hukum.”

Ia juga mendorong pemerintah menggali sumber pendanaan alternatif di luar APBD, salah satunya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Menurutnya, banyak perusahaan besar beroperasi di Kaltim dan berpotensi menopang program penguatan pendidikan daerah.

Selain memaksimalkan CSR, Agusriansyah turut menyoroti kendala administrasi yang membuat ratusan guru honorer gagal mengikuti seleksi PPPK. Ia meminta Pemprov mencari solusi agar persoalan administratif tidak menghalangi kesempatan karier mereka.

Ia menegaskan bahwa guru honorer terdampak harus tetap diberi peluang mengikuti PPPK dan pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar proses seleksi berjalan adil dan tidak merugikan tenaga pendidikan.