IKN Jadi Tantangan Baru, Legislator Kaltim Minta Pengawasan Pemilu Naik Kelas
Gemanusantara.com — Forum Rembug Pengawasan Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kaltim menjadi panggung awal evaluasi besar penyelenggaraan demokrasi di Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, hadir mewakili legislatif dan mendorong peningkatan kualitas pengawasan menjelang dinamika politik baru yang dipicu hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Acara dibuka Staf Ahli Bidang III Setdaprov Kaltim, Arief Murdiyatno, yang menekankan pentingnya memperbaiki seluruh celah pengawasan berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ia menyebut Kaltim kini menjadi pusat sorotan nasional karena statusnya sebagai daerah penyangga IKN.
“Kaltim harus menyiapkan diri. Kompleksitas politik ke depan akan meningkat, maka pengawasan pemilu harus diperkuat,” kata Arief dalam sambutannya.
Arief juga mengajak masyarakat memperkuat partisipasi publik. Menurutnya, tingginya keterlibatan masyarakat akan mempersempit ruang pelanggaran. “Penyelenggara punya batasan. Masyarakat adalah penjaga terdepan demokrasi,” tambahnya.
DPRD Kaltim melalui Subandi menyoroti perlunya prosedur yang ketat dalam penetapan syarat calon, baik calon legislatif maupun kepala daerah. Ia menilai langkah administratif yang tidak hati-hati dapat menimbulkan konflik politik. “Ketelitian adalah benteng pertama mencegah gejolak,” ujarnya.
Subandi juga menekankan pentingnya menjaga kontinuitas dialog lintas lembaga agar pengawasan pemilu tidak hanya bersifat insidental. Ia menilai koordinasi yang konsisten adalah fondasi utama bagi kelancaran pemilu. “Bukan sekadar rutinitas. Ini komitmen menjaga integritas demokrasi,” tegasnya.
Forum tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh rekomendasi dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Subandi menyebut Kaltim harus mampu tampil sebagai contoh praktik demokrasi yang sehat di Indonesia, terutama dalam menyambut era baru IKN.
[ADV | DPRD KALTIM]
