Rapat Paripurna ke-45, DPRD Kaltim Soroti Transparansi dan Arah Kebijakan APBD 2026

Gemanusantara.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-45 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama jajaran pimpinan dewan dan Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, sementara Pemerintah Provinsi Kaltim diwakili Sekdaprov Sri Wahyuni.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Utama DPRD tersebut, seluruh fraksi menyampaikan catatan dan penegasan terkait arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, khususnya jelang penurunan pendapatan daerah pada tahun 2026.

Pandangan fraksi disampaikan oleh para juru bicara, yakni Syahariah Mas’ud (Golkar), Abdul Rachman Bolong (Gerindra), Sugiyono (PDIP), Abdurahman KA (PKB), Abdul Giaz (PAN-Nasdem), Subandi (PKS), dan Nurhadi Saputra (Demokrat-PPP). Setiap fraksi menyoroti perlunya prioritas yang jelas dan kebijakan anggaran yang tidak hanya realistis, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut pemandangan umum ini merupakan pintu awal penyempurnaan APBD 2026. “Catatan fraksi adalah kontrol utama bagi kami. Ini bukan sekadar formalitas, tapi mekanisme penting untuk memastikan uang rakyat dikelola dengan benar,” katanya menegaskan.

Sementara Sekdaprov Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi terhadap masukan seluruh fraksi. Ia memastikan pemerintah provinsi akan menelaah setiap catatan dengan cermat. “Kami ingin kebijakan fiskal tahun depan tetap menjaga pelayanan publik. Masukan fraksi menjadi bagian dari penyempurnaan,” ujarnya.

Beberapa fraksi juga menyoroti dampak penurunan dana transfer pusat terhadap program daerah, termasuk perlunya strategi efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Kondisi fiskal memang berat, tapi jangan sampai membebani masyarakat,” ucap salah satu juru bicara fraksi.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa pembahasan APBD 2026 akan dilakukan secara komprehensif oleh seluruh alat kelengkapan dewan. DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

[ADV | DPRD KALTIM]