DPRD Kaltim Soroti Penurunan APBD 2026, Layanan Publik dan Pembangunan SDM Tetap Diutamakan

Gemanusantara.com – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 tidak akan menghentikan jalannya program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah wajib menjaga keberlanjutan layanan dasar meskipun ruang fiskal menyempit.

Hasanuddin menyampaikan bahwa APBD 2026 anjlok dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun. Penurunan hampir Rp6 triliun ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merencanakan belanja pembangunan.

Menurutnya, tekanan fiskal ini harus direspons dengan mengarahkan anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi sektor utama yang patut mendapatkan perlindungan anggaran.

Hasanuddin memastikan bahwa dua program unggulan—Gratispol dan Jospol—tetap menjadi prioritas meskipun terjadi pemangkasan dana. Program tersebut dinilai berkontribusi besar dalam pembangunan kualitas SDM dan penguatan ekonomi lokal. “Gratispol dan Jospol harus tetap berjalan sesuai amanat pemerintah,” ujarnya.

Gratispol sendiri mencakup berbagai layanan, seperti pendidikan gratis, seragam sekolah, layanan kesehatan gratis, internet desa, hingga bantuan administrasi rumah. Sementara Jospol mencakup dukungan bagi UMKM, insentif guru, pengembangan wisata desa, hingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas investasi.

Hasanuddin berharap fokus anggaran pada sektor produktif dan pelayanan dasar dapat menjaga stabilitas pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi secara ketat penyusunan anggaran agar efisiensi tetap terjaga di tengah tekanan fiskal.

Dengan penyesuaian strategis tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga kualitas layanan publik meski APBD mengalami penyusutan cukup besar.