KALTIM

Salehuddin Ungkap Tantangan Infrastruktur Kubar–Mahulu, Minta Kolaborasi Dipercepat

Gemanusantara.com – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut bahwa meski berbagai sektor pembangunan tetap berjalan, keterbatasan infrastruktur dasar di dua wilayah tersebut masih menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani pemerintah.

Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa kebutuhan infrastruktur di dua kabupaten pedalaman itu telah lama didorong namun belum optimal direalisasikan, Minggu (30/11/2025). Salah satu hambatannya adalah kondisi geografis serta kebutuhan anggaran yang cukup besar sehingga pelaksanaan pembangunan berlangsung lambat.

Salehuddin menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian terhadap sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi pembangunan sarana prasarana harus menjadi prioritas agar pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pemetaan teknis terkait kebutuhan akses utama seperti jalan penghubung, jembatan antar-wilayah, dan jalur transportasi antarkampung. “Kami ingin pembangunan diarahkan pada titik-titik kritis agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui adanya keterbatasan kewenangan provinsi dalam pembangunan infrastruktur tertentu. Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya kolaborasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Salehuddin berharap percepatan pembangunan di Kubar–Mahulu dapat dilakukan pada tahun mendatang, seiring dengan penyelarasan anggaran dan dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, peningkatan infrastruktur akan membawa dampak besar bagi konektivitas ekonomi dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mendorong pemerintah agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman yang selama ini kesulitan mendapatkan akses infrastruktur memadai.

[ADV | DPRD KALTIM]

Related Articles

Back to top button