Pansus DPRD Kaltim Tekankan Kolaborasi OPD Demi RPJMD yang Lebih Adaptif

Gemanusantara.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Ranperda RPJMD 2025–2029 menggelar rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan ini digelar selama dua hari untuk menggali masukan substansial dalam menyempurnakan dokumen arah pembangunan lima tahun ke depan.

RDP digelar dalam tiga sesi, dua di antaranya dilangsungkan pada Kamis (10/7/2025) dan satu sesi lanjutan pada Jumat (11/7/2025). Hadir dalam forum tersebut Ketua Pansus Syarifatul Syadiah, anggota Baba, Akhmed Reza Fachlevi, dan Arfan, serta perwakilan dari unsur eksekutif seperti Asisten II Ujang Rachmad, Kepala Bappeda Yusliando, dan Ketua Tim Transisi Gubernur, Rusmadi Wongso.

Dalam forum tersebut, Pansus menyoroti pentingnya sinkronisasi antar-OPD agar RPJMD yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab tantangan aktual pembangunan. “Banyak program OPD yang memiliki benang merah, tapi belum dikemas dalam satu paket. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujar Syarifatul.

Salah satu perhatian utama adalah integrasi dua program unggulan Gubernur-Wakil Gubernur, yakni “Gratispol” dan “Jospol”. Pansus menilai keberhasilan dua program ini sangat bergantung pada kerjasama lintas sektor, terutama dalam konteks implementasi di lapangan. “Kita tidak ingin program-program besar hanya jadi jargon tanpa kolaborasi yang konkret,” imbuhnya.

Anggota Pansus, Baba, mengangkat isu optimalisasi kawasan hutan berizin untuk kepentingan industri kehutanan berkelanjutan. Menurutnya, potensi sektor ini belum sepenuhnya dikelola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ia juga mendorong agar pendekatan ekonomi hijau menjadi bagian dari arah strategis RPJMD mendatang.

Sementara itu, Reza Fachlevi menyoroti urgensi penanganan banjir di wilayah-wilayah rawan seperti Samarinda dan Balikpapan. Ia menekankan agar program infrastruktur dan lingkungan hidup masuk sebagai prioritas utama dalam RPJMD. “Pembangunan yang tidak memperhatikan kerentanan lingkungan hanya akan menimbulkan masalah baru,” tegas Reza.

RDP diikuti sejumlah OPD strategis seperti Dinas PUPR, Dishub, Dinas Kehutanan, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, serta Dinas Pangan dan Hortikultura. Pansus berharap RPJMD ini tidak hanya menjadi panduan teknokratis, tetapi juga mencerminkan semangat kolektif menuju Kaltim sebagai penyangga utama IKN dan Gerbang Generasi Emas 2045.