DPRD Samarinda Soroti Ketiadaan Sopir Ambulans di Puskesmas, Nakes Dipaksa Rangkap Tugas

Gemanusantara.com – Meski layanan kesehatan di Kota Samarinda terus mengalami peningkatan, sejumlah puskesmas ternyata masih dihadapkan pada persoalan mendasar: ketiadaan sopir ambulans. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang justru mengancam efisiensi layanan darurat.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan masih ada puskesmas yang belum memiliki sopir khusus ambulans. Bahkan, ambulans yang sudah tersedia lengkap di lapangan terpaksa dikemudikan oleh tenaga medis. “Tentu itu melelahkan, ketika tenaga medis justru membawa sendiri kendaraan ambulans. Dan ini juga tentu berisiko tinggi, karena pastinya fokus mereka tak hanya kepada pasien saja,” ucap Novan, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut bukan permasalahan baru, melainkan telah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian konkret dari pemerintah daerah. Akibatnya, tenaga kesehatan (nakes) di lapangan harus menjalankan tugas ganda yang berimbas pada mutu pelayanan medis.

Novan menegaskan, sopir ambulans bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian vital dalam sistem penanganan medis darurat. Mereka harus menguasai prosedur evakuasi, memahami jalur darurat, hingga etika berlalu lintas dalam situasi kritis. “Semisal ada membawa pasien kritis, lalu petugas medis juga mengambil alih kemudi, tentu sangat berbahaya itu. Karena ini sudah menyangkut nyawa,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, DPRD Samarinda mendorong pelatihan dasar mengemudi ambulans bagi staf di puskesmas sembari menunggu proses rekrutmen sopir resmi. Novan menilai hal ini penting agar fasilitas yang ada tidak sekadar menjadi pajangan.

“Jangan hanya memiliki kendaraan ambulans bagus, tapi tidak ada sopir. Sehingga nantinya bisa menjadi mangkrak. Jangan sampai SDM jadi penyebab kegagalan pada pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan ini akan dibawa ke dalam pembahasan anggaran perubahan 2025 maupun penganggaran murni 2026. Reformasi layanan kesehatan, kata Novan, harus menyentuh aspek SDM agar pelayanan darurat lebih optimal.

“Ekstensi pada SDM kesehatan, khususnya sopir ambulans, harus menjadi bagian dari upaya reformasi layanan kesehatan primer yang berkelanjutan,” tutupnya.