Anhar Soroti Dugaan Praktik Monopoli Koperasi Sekolah, Desak Pemkot Samarinda Buat Regulasi Tegas

Editorialkaltim.com – Polemik dugaan praktik monopoli penjualan atribut sekolah oleh koperasi sekolah menuai sorotan tajam dari DPRD Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendesak Pemerintah Kota untuk segera mengambil langkah tegas guna mencegah adanya praktik yang berpotensi merugikan orang tua murid.

Anhar menilai bahwa sistem penjualan seragam dan atribut tambahan yang dipaketkan oleh koperasi sekolah kerap kali menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi wali murid. Menurutnya, pembatasan perlu dilakukan agar fungsi koperasi tidak menyimpang dari semangat awalnya sebagai lembaga penunjang, bukan pencetak keuntungan sepihak.

“Yang menjadi keluhan utama masyarakat adalah tidak adanya pilihan. Semua dipaketkan dan wajib dibeli dari koperasi. Ini mengarah pada monopoli,” ujarnya tegas.

Anhar juga mengkritisi praktik tambahan seperti kewajiban mengikuti tes psikologi dan asuransi sekolah yang tidak transparan. Ia menilai kebijakan semacam ini menambah panjang daftar kewajiban orang tua yang justru seharusnya diringankan, terlebih di masa pemulihan ekonomi seperti sekarang.

“Pendidikan adalah hak dasar, jangan sampai justru menjadi ladang pungutan terselubung. Pemerintah harus hadir sebagai pengawas aktif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anhar mengapresiasi langkah awal Pemkot dalam merancang regulasi harga seragam. Namun ia menilai hal itu masih belum menyentuh akar persoalan. Ia mendorong agar pemerintah menetapkan aturan yang tidak hanya soal harga, tetapi juga sistem distribusi dan hak orang tua dalam menentukan tempat pembelian.

Sebagai solusi konkret, Anhar mendorong pemberian subsidi dari pemerintah untuk meringankan biaya perlengkapan sekolah, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.