Kukar Tingkatkan Capaian Genting melalui Konsolidasi dan Monitoring Stunting

Gemanusantara.com – Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sekaligus Plt Kepala DP2KB Dafip Haryanto mengikuti Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) di Gedung Bangga Kencana BKKBN Perwakilan Kaltim, Senin (16/6/2025).

Acara yang diikuti secara luring dan daring oleh kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Nurizky Permanajati, dengan tujuan mengevaluasi progres penurunan stunting serta memperkuat koordinasi antar daerah. Hadir langsung dalam kegiatan ini Tim Pengendali Genting Provinsi Kaltim, Tim Pengendali Genting Kabupaten Kutai Timur, Pemkot Samarinda, serta Tim Pengendali Genting Kabupaten Kukar, termasuk Dafip Haryanto.

Dalam paparannya, Dafip memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Kukar sejak April hingga Juni 2025. Di antaranya sosialisasi kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan daerah (RKPD) tematik terkait kemiskinan ekstrem serta stunting.

“Beberapa bulan terakhir, kami intensifkan sosialisasi dan koordinasi di semua lini, mulai dari desa hingga kabupaten. Hasilnya, angka stunting di Kukar menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan,” ujar Dafip saat ditemui usai kegiatan, menambahkan bahwa langkah ini perlu dilanjutkan agar capaian semakin optimal.

Dafip menjelaskan bahwa bantuan dalam program Genting terbagi menjadi dua bentuk, yaitu nutrisi dan non-nutrisi. Bantuan nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, sementara non-nutrisi meliputi fasilitas BPJS bagi keluarga tidak mampu dan edukasi pencegahan stunting melalui seminar kesehatan.

Meski demikian, Dafip mengakui masih terdapat tantangan, terutama koordinasi kewenangan dengan provinsi terkait pembinaan perusahaan, sehingga sinkronisasi data antara kabupaten dan provinsi belum optimal. Selain itu, integrasi pelaporan CSR dari perusahaan ke pemerintah daerah juga belum berjalan sepenuhnya.

Dafip menegaskan, percepatan penurunan angka stunting membutuhkan kolaborasi menyeluruh dari seluruh TPPS desa, kecamatan, hingga kabupaten. Ia berharap keterlibatan perusahaan dan swasta dapat dimaksimalkan untuk mendukung penggiat program Genting di lapangan.