DPRD Samarinda Dorong Pintu Air dan Normalisasi Sungai Atasi Banjir
Gemanusantara.com – Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan utama DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam upaya mendorong solusi permanen dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang tengah dirancang adalah pembangunan pintu air dan normalisasi dua sungai utama, yakni Sungai Mahakam dan Karang Mumus, yang dinilai sebagai titik kritis penyebab banjir tahunan di kawasan padat penduduk.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Yusrul Hana, menyampaikan bahwa langkah pembangunan pintu air bukan hanya bersifat teknis, melainkan bentuk nyata komitmen politik Pemkot bersama DPRD untuk mengatasi banjir secara jangka panjang. “Kami tidak ingin penanganan banjir hanya berupa proyek tambal sulam. Harus ada sistem permanen yang dibangun,” ujarnya.
Yusrul menjelaskan, pintu air yang direncanakan akan memiliki fungsi ganda: menghalangi air Sungai Mahakam masuk saat pasang dan memastikan air hujan tetap dapat mengalir keluar kota. Skema ini diyakini mampu mengatasi masalah banjir dari dua arah sekaligus. “Tujuannya jelas, menjaga keseimbangan antara debit air masuk dan keluar,” tambahnya.
Pembangunan pintu air serta normalisasi sungai diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Karena terbatasnya APBD Kota Samarinda, Pemkot telah mengajukan pembiayaan ke Kementerian PUPR agar program ini dapat direalisasikan melalui sinergi lintas sektor. “Ini bukan proyek kecil. Butuh campur tangan pemerintah pusat karena beban daerah tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan,” tegas Yusrul.
DPRD menilai, permasalahan banjir telah menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi warga. Oleh karena itu, pengawasan dari semua pihak sangat dibutuhkan agar proyek ini tidak sekadar menjadi janji politik atau dokumen rencana semata.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar terwujud. Jangan sampai proyek sebesar ini gagal karena lemahnya pengawasan atau ketidakseriusan eksekusi,” kata Yusrul.
Ia menekankan bahwa komitmen politik, teknis, dan anggaran harus berjalan beriringan. “Masalah banjir bukan lagi urusan teknis semata. Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya.
[ADV | DPRD SAMARINDA]
