Ekti Imanuel Dorong DPRD Lebih Responsif dalam Perjuangkan Kemandirian Pangan Daerah

Gemanusantara.com – Forum temu wicara strategis dalam rangkaian Pekan Daerah (PEDA) XI KTNA Kalimantan Timur 2025, menjadi panggung penting bagi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dalam menyuarakan urgensi reformasi kebijakan pangan berbasis lokal, yang digelar di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu (21/6/2025). Di hadapan ribuan peserta dari seluruh Kaltim, Ekti menyampaikan perlunya terobosan legislatif agar sektor pertanian dan perikanan benar-benar menjadi fondasi kemandirian pangan di Bumi Etam.

Dalam paparannya, Ekti menekankan bahwa kekuatan pertanian daerah harus dibangun dari desa dan petani sebagai pelaku utama. Ia menyebut peran DPRD tidak hanya sebatas mengesahkan regulasi, tetapi juga mengawal kepentingan petani melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang tepat sasaran.

“Jika kita ingin Kaltim mandiri secara pangan, maka perhatian harus dimulai dari hulu—yakni petani dan nelayan kita. DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan aspirasi mereka masuk dalam kebijakan,” katanya.

Namun, ia mengakui masih banyak keterbatasan dalam praktiknya. Distribusi pupuk, alat pertanian, dan akses pasar sebagian besar masih berada di bawah kendali kementerian teknis dan eksekutif, membuat DPRD sering kali hanya menjadi fasilitator tanpa kewenangan eksekusi.

“Kami ingin regulasi bantuan keuangan daerah direvisi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor pangan. Tapi harus diakui, tidak semua bisa langsung kami ubah. Maka diperlukan sinergi dengan eksekutif dan pusat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ekti juga menyoroti bahwa persoalan ketahanan pangan sering terjebak dalam tumpang tindih kebijakan antara daerah dan pusat. Ia mendorong perlunya ruang aspirasi seperti PEDA KTNA menjadi sarana untuk memperkuat suara komunitas tani dan nelayan agar masuk ke dalam proses legislasi.

“Kebijakan yang lahir harus bottom-up. Kita tidak ingin petani hanya jadi objek program, tapi mereka harus menjadi subjek yang ikut merancangnya,” tegas Ekti.

Sejumlah peserta forum menyampaikan kebutuhan infrastruktur pertanian, teknologi tepat guna, dan dukungan pemasaran produk lokal. Merespons hal tersebut, Ekti berkomitmen bahwa DPRD akan memperjuangkan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan konkret di lapangan.

“Kalau kita serius menjadikan Kaltim sebagai penyangga pangan IKN, maka kebijakan kita juga harus mencerminkan keseriusan itu. DPRD siap jadi mitra masyarakat untuk mewujudkannya,” pungkasnya.

[ADV | DPRD KALTIM]