DPRD Kaltim Desak Evaluasi Tambang Pasca-Longsor di Pendingin Sanga-Sanga

Gemanusantara.com – Kejadian longsor yang melanda Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Dampak bencana ini tak hanya melumpuhkan akses warga, tetapi juga kembali memunculkan sorotan terhadap aktivitas pertambangan yang beroperasi di kawasan sekitar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan perlunya tindakan cepat dan strategis dari pemerintah daerah untuk menyelidiki penyebab utama longsor. Ia menduga kedekatan jalan utama dengan area pertambangan menjadi salah satu faktor krusial yang memicu terjadinya pergerakan tanah.

“Kondisi geografis di wilayah tersebut sangat rentan, apalagi bila aktivitas tambang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Ini bukan sekadar insiden alam, bisa jadi ada pengaruh dari buruknya pengelolaan kawasan tambang,” kata Reza dalam keterangannya.

Menurutnya, longsor ini harus dijadikan momentum untuk mengaudit ulang seluruh izin tambang di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Apalagi, vegetasi yang menjadi pelindung alami sudah banyak yang hilang akibat pembukaan lahan secara masif. Hal ini berpotensi memperparah kerusakan dan mempercepat laju degradasi tanah.

Reza mengungkapkan, gangguan terhadap akses utama warga Kelurahan Pendingin berimplikasi luas, mulai dari terhambatnya kegiatan ekonomi hingga distribusi barang ke wilayah terdampak. Untuk itu, DPRD mendorong agar pemulihan infrastruktur dilakukan secepatnya, bersamaan dengan evaluasi tata ruang.

“Tidak cukup hanya perbaikan fisik. Kebijakan tata ruang dan izin tambang di sekitar kawasan pemukiman harus ditinjau kembali. Jika terbukti ada kelalaian, kami minta Pemprov segera menindak tegas perusahaan yang abai,” tambah politisi Gerindra dari Dapil Kukar ini.

Ia juga meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan atau laporan terkait dampak langsung dari aktivitas tambang. DPRD, kata Reza, siap menampung dan menindaklanjuti aduan warga sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

“Longsor ini jadi peringatan keras. Kami akan mengawal semua proses penanganan dan pengawasan. Jangan sampai keselamatan masyarakat dikorbankan demi kepentingan industri,” tutup Reza.