DPRD Kaltim Sebut Program Gratispol Butuh Sinergi Luas, Proyeksi Anggaran Capai Rp1,5 Triliun pada 2030
Gemanusantara.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti proyeksi beban anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan program pendidikan tinggi gratis (Gratispol) yang digagas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Ia menyebut, dalam jangka panjang, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari program ini diperkirakan akan melampaui Rp1 triliun dan ditargetkan menembus Rp1,5 triliun pada tahun 2030.
“Dengan beban APBD kita sebesar itu, mudah-mudahan kemampuan fiskal kita bisa menangani beban tersebut,” ujar Ananda.
Gratispol merupakan program unggulan Pemprov Kaltim yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan tinggi gratis kepada mahasiswa baru, melalui skema pembiayaan dari APBD. Program ini digadang sebagai jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, terutama dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini terus berjalan di wilayah Kaltim.
Namun demikian, Ananda menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak bisa hanya dibebankan pada Pemprov Kaltim semata. Menurutnya, perlu ada sinergi dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD sebagai pengawas, serta dukungan dari lembaga perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Yang pasti program ini memerlukan andil semua pihak, nggak hanya Pemprov, tapi DPRD juga mengawasi dan juga dari perguruan tinggi yang sudah bekerja sama. Kami harap Pemprov menjalankannya dengan betul-betul maksimal,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga berharap agar program ini benar-benar mampu menjawab persoalan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Kaltim. Dengan tantangan persaingan global yang makin tinggi, pembangunan SDM unggul menjadi prioritas mutlak yang tak bisa ditawar, apalagi dengan hadirnya IKN di wilayah Kaltim.
Menurut Ananda, selain perencanaan anggaran yang matang, keberhasilan Gratispol juga sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan, pemetaan kebutuhan daerah, dan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan pendidikan.
“Gratispol harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai hanya menjadi program populis tanpa dampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM kita,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]