Sarkowi Soroti Keterbatasan Sekolah Negeri di Kukar, Dorong Kolaborasi Pemprov dan Kabupaten
Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti persoalan krusial dalam dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya saat momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, salah satu isu utama yang berulang setiap tahun adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah calon siswa.
“Memang, baik murid maupun orang tua itu lebih berminat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, karena dianggap lebih mudah dan fasilitasnya lebih lengkap. Kecuali sekolah swasta yang memang unggulan, karena sarana-prasarananya bagus, tapi tentu itu sebanding dengan biaya yang lebih tinggi,” ujar Sarkowi, Selasa (10/6/2025).
Ia menyebut bahwa secara kuantitas jumlah sekolah di Kukar sudah cukup banyak. Namun, ketimpangan daya tampung masih menjadi masalah tahunan, terutama di kawasan yang padat penduduk namun minim fasilitas pendidikan. Ia menekankan bahwa banyak siswa terpaksa menunda sekolah karena tidak diterima di sekolah pilihan mereka.
“Memang kasusnya cukup banyak tahun lalu, siswa tidak diterima karena tidak bisa masuk ke sekolah yang ingin didaftari. Akhirnya mereka menunggu tahun depan,” tambahnya.
Sarkowi menyoroti tantangan geografis Kukar yang luas sebagai faktor penting dalam perencanaan pembangunan sekolah baru. Ia menyarankan agar setiap rencana pembangunan sekolah dilakukan melalui kajian mendalam yang mempertimbangkan jangkauan antarwilayah.
“Kalau kita mau bangun sekolah, kita harus cermat sekolahnya mau dibangun di mana. Di Kukar ini harus benar-benar dikaji karena jangkauan antarwilayah sangat jauh,” jelas politisi asal Golkar itu.
Salah satu wilayah yang kini dipertimbangkan untuk pembangunan sekolah baru adalah Loa Tebu. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk menjangkau peserta didik dari desa dan kelurahan yang jauh dari pusat kota.
Namun, ia mengakui tantangan baru juga muncul terkait ketersediaan lahan. Sarkowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat untuk mempercepat penyediaan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan sekolah.
“Kalau kita bangun sekolah, tentu harus ada pembebasan lahan. Itu makan waktu dan jadi beban berat. Kita harapkan ada kerja sama, misalnya provinsi yang bangun, tapi lahannya milik kabupaten, atau bisa juga hibah dari tokoh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap ke depan semua pihak dapat bersinergi untuk memperluas akses pendidikan di Kukar, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tertunda pendidikannya hanya karena kekurangan ruang belajar.
[ADV | DPRD KALTIM]