Sarkowi V Zahry: Alih Fungsi Lahan Ancam Swasembada Pangan Kaltim
Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang atau perkebunan kelapa sawit harus segera dihentikan. Ia menyebut praktik ini sebagai ancaman nyata terhadap masa depan ketahanan pangan di Kaltim dan menjadi hambatan utama bagi pencapaian swasembada pangan di daerah.
Ia menyoroti maraknya petani yang tergiur untuk menjual lahannya akibat tawaran keuntungan cepat dari sektor tambang atau perkebunan. Menurutnya, hal ini menjadi dilema serius yang harus segera direspons dengan kebijakan tegas.
“Sekarang godaan untuk alih fungsi ke tambang dan sawit sangat besar. Banyak petani memilih menjual lahan karena dianggap lebih cepat untung. Tapi ini justru menghancurkan fondasi pertanian kita,” ujarnya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar tidak terus menyusut. Ia mendesak pemerintah daerah untuk memiliki data akurat mengenai jumlah lahan yang dibutuhkan guna mendukung program swasembada pangan secara nyata.
“Kalau ingin swasembada, kita harus tahu persis berapa lahan yang dibutuhkan. Kalau data eksisting lebih kecil dari kebutuhan, berarti harus ada penambahan lahan, bukan malah dikurangi,” tegasnya.
Menurut Sarkowi, langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah adalah melakukan pencetakan sawah baru di titik-titik strategis. Ia menyebutkan bahwa perencanaan jangka panjang yang matang serta keberpihakan terhadap petani lokal menjadi kunci utama agar Kalimantan Timur tidak terus-menerus bergantung pada suplai pangan dari luar daerah.
“Sekarang adalah momen untuk bertindak. Jangan tunggu lahan kita habis baru sadar. Kita harus pikirkan masa depan pangan anak cucu kita sejak sekarang,” ucapnya.
Ia mengajak semua pemangku kebijakan di provinsi hingga tingkat kabupaten/kota untuk bersinergi menjaga sisa lahan pertanian yang ada dan memperluasnya secara terencana. Tanpa langkah serius, kata Sarkowi, cita-cita kemandirian pangan di Kalimantan Timur akan sulit diwujudkan.
“Kalau pemerintah betul-betul berpihak pada pertanian, maka kebijakan pun harus tegas. Jangan biarkan tambang dan sawit mengambil alih semuanya,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]