DPRD PPU Desak Digitalisasi Retribusi untuk Cegah Kebocoran PAD

Gemanusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong penerapan sistem digital dalam pengelolaan retribusi daerah. Dorongan ini muncul menyusul masih banyaknya kebocoran penerimaan akibat sistem yang dinilai masih manual dan tidak transparan.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, menegaskan bahwa sistem retribusi konvensional sudah tidak relevan lagi jika pemerintah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau masih manual seperti sekarang, sulit bicara soal transparansi dan akuntabilitas. Kita harus beralih ke sistem digital,” ujarnya.

Adjie menyebut sektor-sektor seperti pasar, rumah makan, parkir, hingga jasa layanan publik menyimpan potensi retribusi yang besar, namun tidak termonitor dengan baik. Ia menilai kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan membuat banyak penerimaan tidak tercatat secara maksimal.

Digitalisasi, menurut Adjie, tidak hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi juga pembenahan total terhadap mekanisme pemungutan dan pelaporan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bapenda maupun OPD teknis agar mampu mengelola sistem digital secara efektif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban retribusi, bahkan ada yang sengaja menghindar karena lemahnya kontrol sistem. “Banyak yang belum paham atau bahkan sengaja tidak bayar karena sistemnya lemah. Kita harus benahi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

DPRD menilai digitalisasi retribusi bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan sistem yang terbuka dan terintegrasi, potensi PAD bisa dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

“Kita dorong agar Pemkab segera menyiapkan roadmap digitalisasi retribusi secara menyeluruh. Ini bukan sekadar modernisasi sistem, tapi soal efektivitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah,” tutup Adjie.