Ketua DPRD Kaltim Soroti Penurunan APBD 2026, Dorong Efisiensi Program Pemerintah

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya atas penurunan signifikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2026. Ia menyebut, anggaran yang sebelumnya mencapai Rp20 triliun, diprediksi akan turun menjadi sekitar Rp18 triliun.
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim. Menurutnya, penurunan ini cukup signifikan dan harus disikapi dengan langkah-langkah strategis oleh pemerintah daerah.
“Gubernur menyampaikan adanya penurunan dana bagi hasil. Ini menjadi perhatian serius karena Rp18 triliun itu bukan sepenuhnya dikelola provinsi, tetapi juga dibagi ke 10 kabupaten/kota,” ujar Hasanuddin.
Ketua DPRD Kaltim itu menjelaskan bahwa dalam kondisi fiskal yang menurun, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama. Ia menilai, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan anggaran yang ada agar tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai contoh efisiensi, Hasanuddin menyoroti pelaksanaan Musrenbang tahun ini yang dilakukan di Kantor Gubernur, bukan lagi di luar daerah seperti tahun-tahun sebelumnya. “Biasanya kita laksanakan di tempat lain, sekarang cukup di kantor gubernur. Ini bagian dari efisiensi yang bisa langsung kita terapkan,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengingatkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyusun program yang benar-benar prioritas, serta memperkuat sinergi antarlembaga. “Kita harus fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat, dan memaksimalkan anggaran yang terbatas dengan program-program yang punya dampak langsung,” katanya.
Dengan menurunnya proyeksi pendapatan, DPRD Kaltim menekankan pentingnya transparansi, perencanaan yang matang, dan pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran agar kualitas pembangunan tetap terjaga.
[ADV | DPRD KALTIM]