Tinjau Proyek Peternakan dan Infrastruktur di Kutai Timur, Pansus LKPJ DPRD Kaltim Dorong Swasembada Pangan
Gemanusantara.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Kutai Timur untuk menggelar uji petik terhadap dua program strategis daerah, Selasa (6/5/2025).
Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agus Aras, didampingi anggota pansus Firnadi Ikhsan, Baharuddin Demmu, Apansyah, dan Abdul Giaz, difokuskan pada peninjauan langsung terhadap pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) di Desa Teluk Pandan dan pembangunan Terminal Sangatta.
“Kami berharap agar program PDKT ini bisa benar-benar berjalan maksimal dan memberikan dampak positif bagi petani serta peternak lokal,” ujar Agus Aras saat ditemui usai kunjungan.
Dalam tinjauannya di lokasi PDKT, Pansus menemukan sejumlah kendala yang masih perlu dibenahi, seperti fasilitas kandang yang belum memenuhi standar dan akses jalan yang belum optimal. Agus menekankan pentingnya dukungan lintas sektor agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.
“Kami menilai bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutim sangat dibutuhkan. Tanpa kolaborasi yang solid, target pengembangan sektor peternakan akan sulit tercapai,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti persoalan teknis, Pansus juga menggarisbawahi perlunya perencanaan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan peternak. “Dukungan anggaran harus difokuskan pada kebutuhan primer, seperti bibit ternak unggul, pakan berkualitas, dan pelatihan bagi kelompok tani ternak,” tambah Firnadi Ikhsan.
Setelah meninjau program peternakan, rombongan Pansus melanjutkan peninjauan ke proyek pembangunan Terminal Sangatta. Di lokasi ini, Pansus kembali menyoroti adanya ketidaksesuaian progres pekerjaan di lapangan dengan laporan administrasi.
“Kami akan mendalami dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan. Jangan sampai proyek yang menyangkut fasilitas publik seperti terminal, justru mangkrak atau tidak selesai tepat waktu,” kata Baharuddin Demmu.
Sementara itu, Apansyah menambahkan bahwa Pansus LKPJ tidak hanya bertugas mengevaluasi hasil kerja pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa program-program strategis betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat.
“Fungsi pengawasan ini harus memberi nilai tambah, dan tidak berhenti pada laporan semata. Kami akan terus kawal agar rekomendasi pansus benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]