DPRD PPU Desak Percepatan Bendung Gerak Sungai Telake untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan IKN

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake yang dinilai sangat strategis untuk ketahanan pangan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengatasi ketergantungan petani pada musim hujan.

Raup menyampaikan bahwa pembangunan bendung yang berada di perbatasan Kabupaten Paser dan PPU ini akan membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat dua kabupaten. “Kita bicara tentang ketahanan pangan nasional. Bendung Gerak Sungai Telake adalah kunci, dan pemerintah harus memberi perhatian serius,” ujarnya.

Dari total luas 74.307 hektare lahan yang sudah dibebaskan sejak 2020, proyek ini diproyeksikan mampu mengairi hingga 22.000 hektare sawah, dengan rincian 14.000 hektare di wilayah Paser dan 8.000 hektare di Kecamatan Babulu, PPU. Total biaya pembangunan bendung ini diperkirakan mencapai Rp759,8 miliar. Raup menegaskan, dengan dukungan irigasi modern, panen padi yang selama ini menghasilkan 3-4 ton per hektare bisa meningkat secara signifikan.

Tak hanya meningkatkan produktivitas, bendung ini juga diperkirakan mampu mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap mengganggu pertanian dan pemukiman warga. “Setiap musim hujan, aliran air sulit dikendalikan. Bendung ini juga akan berfungsi sebagai pengendali banjir, bukan hanya irigasi,” tambah Raup.

DPRD PPU juga menilai proyek ini sebagai bagian penting dari infrastruktur penyangga IKN. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di kawasan ibu kota negara yang baru, Raup menekankan bahwa PPU harus mengambil peran sebagai lumbung beras regional. Ia meminta agar proyek ini masuk dalam daftar prioritas pembangunan nasional dan segera ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas kementerian.

Lebih jauh, Raup juga menyebut bahwa bendung ini akan membuka peluang agrobisnis dan agroindustri yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal. “Kalau air tersedia sepanjang tahun, petani bisa lebih produktif dan pelaku usaha pertanian bisa berkembang. Ini akan menjadi ekosistem yang mendukung pertumbuhan desa,” jelasnya.

Raup berharap pemerintah pusat tidak menunda lagi realisasi proyek ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah PPU dan Paser sudah terbentuk dan siap untuk mendukung dari sisi teknis maupun administratif.