Gemanusantara.com – Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi panggung kritik dan evaluasi dari tujuh fraksi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025). Agenda rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Dalam forum tersebut, berbagai catatan strategis mencuat, mulai dari efisiensi belanja hingga rendahnya serapan anggaran. Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Shemmy Permata Sari, menyoroti lemahnya tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menekankan pentingnya pengawasan internal dan rencana aksi konkret dari pemerintah provinsi agar temuan berulang tidak terus terjadi.
Fraksi Gerindra turut menyampaikan keprihatinannya terkait kemiskinan. Juru bicara Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mencatat bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, indikator kedalaman dan keparahannya justru memburuk. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa sebagian warga miskin makin sulit memenuhi kebutuhan dasar.
Dari Fraksi PDIP, Guntur mengangkat isu distribusi dana karbon yang tak kunjung merata ke desa-desa. Ia menyoroti hambatan yang menyebabkan dana dari tahun 2022 belum sepenuhnya tersalurkan dan meminta klarifikasi dari pemerintah.
Sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran datang dari Fraksi PKB dan PAN-Nasdem. Sulasih menyebut ada sejumlah sektor, termasuk pendidikan dan infrastruktur, yang belum optimal dalam realisasi anggarannya. Sementara Abdul Giaz dari PAN-Nasdem menekankan perlunya pemanfaatan anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan UMKM dan sektor produktif lainnya.
Fraksi PKS lewat Subandi menyasar kontribusi BUMD yang dinilai belum memberikan dampak maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta agar target kinerja BUMD direvisi berdasarkan indikator yang realistis dan profitabilitas yang jelas.
Tak ketinggalan, Fraksi Demokrat-PPP melalui Nurhadi Saputra menyampaikan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pusat, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan nasional. Ia menyoroti perlunya peningkatan Jalan Mulawarman di Balikpapan guna mendukung konektivitas menuju Bandara Sepinggan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para Wakil Ketua, yakni Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Turut hadir Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menerima dan mencermati berbagai catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi.
[ADV | DPRD KALTIM]