Gemanusantara.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian generasi muda Mahakam Ulu dalam menyuarakan kondisi daerahnya. Hal ini disampaikannya saat memimpin audiensi bersama Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda.
Menurut Subandi, inisiatif dari pemuda Mahulu mencerminkan adanya semangat membangun dari akar rumput yang perlu didengar dan ditindaklanjuti secara serius. Ia menyebut keberanian menyampaikan aspirasi di forum resmi adalah wujud nyata partisipasi publik yang patut diapresiasi.
“Kita sangat menghargai suara anak-anak muda dari Mahulu. Mereka hadir bukan hanya untuk mengeluh, tapi membawa harapan agar daerahnya diperhatikan. Ini bentuk kecintaan terhadap kampung halaman,” ujar Subandi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan forum menyampaikan berbagai persoalan yang masih membelenggu Mahakam Ulu sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada 2012. Mulai dari minimnya infrastruktur jalan dan jembatan, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga harga bahan pokok yang tinggi akibat akses logistik yang sulit.
Mereka juga mengeluhkan ketersediaan listrik yang tidak stabil karena bergantung pada pasokan solar yang kerap terbatas. Kondisi ini menurut mereka tidak sejalan dengan status Mahakam Ulu sebagai kabupaten, dan telah berlangsung terlalu lama tanpa solusi konkret dari pemerintah provinsi.
Menanggapi hal itu, Subandi menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah provinsi, bahkan hingga ke tingkat pusat. Ia menyatakan pentingnya sinergi yang lebih kuat agar pembangunan di Mahulu tidak terus tertinggal dibanding wilayah lain.
“Kami akan dorong agar ada pembicaraan khusus antara Pemprov dan pemerintah pusat. Mahulu harus masuk prioritas karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi,” tegasnya.
Subandi berharap tahun 2026 bisa menjadi momentum perbaikan nyata di Mahakam Ulu. Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi dalam forum tersebut akan dibawa ke pembahasan internal dewan dan menjadi bahan penting dalam mendorong alokasi kebijakan pembangunan yang lebih merata.
[ADV | DPRD KALTIM]