Gemanusantara.com – Polemik perizinan salah satu kafe di kawasan Sambutan yang sempat mencuat belakangan ini terus bergulir dan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Menyikapi hal tersebut, DPRD mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) UMKM guna memperjelas pengawasan serta kebijakan terhadap pelaku usaha.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menilai persoalan yang muncul bukan sekadar kasus tunggal, melainkan gambaran perlunya penataan yang lebih sistematis terhadap sektor usaha, khususnya UMKM.
Menurutnya, keberadaan pelaku usaha memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak boleh bersifat menyamaratakan.
“Usaha kecil dengan usaha yang sudah berkembang besar tentu berbeda. Jadi tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama,” ujarnya.
Aris juga menegaskan bahwa di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ia meminta pelaku usaha tetap memenuhi kewajiban, terutama terkait perizinan dan retribusi daerah.
“Silakan berusaha, karena dari situ ada perputaran ekonomi. Tapi kewajiban terhadap negara juga harus dijalankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk instansi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar lebih cermat dan objektif dalam menjalankan tugas. Penegakan peraturan daerah, kata dia, harus dilakukan berdasarkan data dan fakta yang jelas.
“Kalau memang ada pelanggaran, harus dibuktikan secara jelas. Jangan sampai justru menimbulkan polemik baru di masyarakat,” beber Aris.
Melalui pembentukan pansus UMKM, DPRD Samarinda berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, sekaligus menciptakan keseimbangan antara pengawasan dan dukungan terhadap pelaku usaha.
Di sisi lain, Aris menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif di Kota Samarinda.
“Kita ingin usaha tetap berjalan, ekonomi bergerak, tapi aturan juga tetap ditegakkan,” pungkasnya. (Nit)
-
-
-
-
