Gemanusantara.com – Proses penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 terus dimatangkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025). Forum yang memasuki hari kedua ini menjadi titik penting dalam memastikan integrasi visi dan misi Gubernur dengan rencana strategis masing-masing OPD.
RDP dipimpin oleh Ketua Pansus Syarifatul Sya’diah serta Wakil Ketua Sigit Wibowo. Hadir pula Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, perwakilan Tim Transisi Gubernur, serta sejumlah OPD seperti BKD, DPMPD, Diskominfo, DKP, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi.
Syarifatul menyampaikan bahwa hasil pemaparan OPD menunjukkan sinyal positif terhadap konsistensi penyusunan Renstra. Ia menyebut program-program strategis yang disusun sebagian besar telah mengarah pada penguatan dua program unggulan, yaitu Gratispol di bidang pendidikan dan Jospol di sektor kesehatan.
“Kita sudah melihat adanya benang merah antara arah kebijakan gubernur dan perangkat daerah. Semua bergerak menuju tujuan yang sama, dan ini sinyal bagus untuk RPJMD yang solid,” ujar Syarifatul.
Namun, Pansus tetap memberikan catatan kritis, terutama terkait pentingnya hilirisasi sebagai strategi ekonomi yang harus dikuatkan oleh OPD teknis. Syarifatul menekankan bahwa pendekatan hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah produk, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya bertumpu pada hulu. Harus ada proses hilirisasi yang kuat, agar dampak ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” katanya.
RDP ini juga dimanfaatkan untuk menyatukan komitmen seluruh OPD agar tidak bekerja secara sektoral. Pansus berharap Renstra tiap instansi benar-benar terintegrasi ke dalam RPJMD sebagai panduan utama, bukan sekadar dokumen formalitas. Selain itu, koordinasi antarsektor diminta untuk diperkuat guna menyukseskan program unggulan dan mendongkrak efisiensi anggaran.
Syarifatul optimistis pembahasan Ranperda RPJMD akan selesai tepat waktu dan ditetapkan dalam paripurna DPRD pada 28 Juli mendatang. Ia mengajak semua pihak untuk aktif mengawal implementasi kebijakan ini agar Kaltim bergerak menuju arah pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
