Gemanusantara.com – Pembahasan lanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2025–2029 kembali digelar dengan menekankan pentingnya sinergi lintas wilayah. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Sarifatul Sya’diah, mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan di kabupaten/kota.
Rapat ini memanfaatkan momen kunjungan kerja anggota dewan ke daerah, sekaligus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan dokumen strategis lima tahunan tersebut. “Kami manfaatkan waktu kunjungan dalam daerah agar bisa melibatkan lebih banyak unsur terkait dalam pembahasan ini,” katanya pada Kamis (19/6/2025).
Dokumen RPJMD yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim memuat proyeksi pembangunan lima tahun ke depan, termasuk program unggulan seperti Gratispol dan Jospol. Program tersebut mencakup pembiayaan pendidikan gratis jenjang SMA hingga S3, BPJS gratis, bantuan untuk marbot masjid, Wi-Fi gratis, dan sejumlah program kesejahteraan masyarakat lainnya.
Namun, Sarifatul menyoroti potensi duplikasi program, terutama terkait BPJS gratis yang ternyata juga sudah dijalankan oleh sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. “Kita harus pastikan program unggulan ini tidak tumpang tindih dengan apa yang sudah dilakukan daerah. Harus ada sinkronisasi data dan pemetaan yang jelas,” tegasnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran akan sulit tercapai jika tidak ada pembagian kewenangan yang tegas antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia menyarankan agar pemerintah provinsi fokus pada urusan strategis sesuai kewenangan, seperti pendidikan menengah atas dan pembangunan infrastruktur regional.
Lebih lanjut, Sarifatul menyebut koordinasi antarpemerintah sangat penting agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan tidak hanya menjadi formalitas dalam dokumen RPJMD. “RPJMD ini harus jadi pondasi kuat yang menjawab tantangan pembangunan ke depan. Kita ingin pembangunan yang merata, tapi juga efisien,” ujarnya.
Ia berharap penyusunan RPJMD kali ini menghasilkan dokumen yang tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh Kaltim. “Prioritas kita adalah keadilan pembangunan dan keberlanjutan, bukan sekadar menyalurkan anggaran,” tutup Sarifatul.
[ADV | DPRD KALTIM]